Salam pembuka untuk pembaca setia! Saat ini, kita tidak bisa dipisahkan dari kebijakan yang ada di sekitar kita. Apakah itu kebijakan pemerintah atau organisasi non-pemerintah, semua mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, tahukah kamu apa sebenarnya pengertian kebijakan menurut para ahli? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bedah dulu apa itu kebijakan secara umum.
Pengertian Kebijakan Secara Umum
Kebijakan merujuk pada seperangkat langkah yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kerangka kerja tertentu. Dalam dunia politik, kebijakan diartikan sebagai tindakan resmi atau keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat berkaitan dengan segala macam aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.
Menurut para ahli, pengertian kebijakan secara umum adalah sebagai berikut:
- George Edward III
George Edward III dalam bukunya “Public Policy for Democracy” mengemukakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah dengan merancang program atau langkah-langkah tertentu. Kebijakan juga harus disetujui oleh sebagian besar warga negara sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. - David Easton
David Easton dalam “A Systems Analysis of Political Life” mengemukakan bahwa kebijakan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Easton, seluruh proses politik dapat dianalisa melalui penelusuran kebijakan publik yang diambil oleh suatu negara. - Harold Laswell
Harold Laswell dalam karyanya “Politics: Who Gets What, When, How” mengemukakan bahwa kebijakan mencakup tiga elemen penting: siapa yang menerima kebijakan, apa yang diberikan, dan bagaimana cara pemberian dilakukan. Dalam pandangan Laswell, kebijakan harus dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. - Edward Weidner
Edward Weidner dalam bukunya “Public Policy: The Essential Readings” berpendapat bahwa kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan harus dapat ditetapkan berdasarkan pada data dan analisis yang akurat dan dapat diterapkan secara efektif.
Dari pengertian kebijakan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kerangka kerja tertentu. Kebijakan dapat mencakup segala aspek kehidupan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, kebijakan harus ditetapkan dengan baik dan diterapkan secara efektif untuk memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.
Kebijakan Menurut Ahli Administrasi Publik
Kebijakan menurut para ahli Administrasi Publik dapat diartikan sebagai serangkaian aturan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.
Sekarang ini, kebijakan menjadi salah satu fokus utama dalam Administrasi Publik. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penelitian dan diskusi mengenai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka untuk memahami pengertian kebijakan menurut para ahli Administrasi Publik lebih lanjut, berikut adalah beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli.
1. Robert A. Cropf
Menurut Robert A. Cropf, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati dalam lingkup kebijakan publik. Dalam hal ini, tindakan-tindakan yang dilakukan dapat mencakup pengaturan, regulasi, investasi, subsidi, dan lain-lain.
2. Anderson & McCormick
Kebijakan menurut Anderson & McCormick adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyelesaikan suatu masalah atau memanfaatkan suatu peluang yang melibatkan sejumlah sumber daya publik, serta mempengaruhi masyarakat luas. Dalam konsep ini, kebijakan dapat berupa program, proyek, regulasi, atau peraturan yang memberikan orientasi atau pengarahan pada situasi tertentu.
3. Eugene Bardach
Eugene Bardach mendefinisikan kebijakan sebagai perintah atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala badan pemerintahan, dalam hal ini terdapat beberapa komponen penting dalam merumuskan kebijakan, seperti tujuan, target, sumber daya, strategi pelaksanaan, dan pengukuran hasil atau pencapaian. Dalam definisi ini, kebijakan dilihat sebagai alat yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
4. William N. Dunn
Menurut William N. Dunn, kebijakan merupakan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan penyelesaian masalah sosial. Dalam hal ini, kebijakan melibatkan berbagai proses dan tahapan yang kompleks, seperti diagnosa masalah sosial, penentuan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
5. James E. Anderson
James E. Anderson menyatakan kebijakan sebagai suatu pernyataan secara resmi yang mencerminkan niat Pemerintah dalam menghadapi masalah sosial tertentu. Dalam konsep ini, pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti rasionalitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.
6. John A. Rohr
Menurut John A. Rohr, kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan publik yang berdampak pada masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan harus dikelola secara profesional dan terstruktur melalui beberapa tahapan, seperti perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Kebijakan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Dari keenam definisi di atas, terlihat bahwa kebijakan menurut para ahli Administrasi Publik merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan sumber daya publik dan memengaruhi masyarakat luas. Kebijakan juga harus melibatkan sejumlah tahapan dan komponen penting, seperti perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
Kebijakan Menurut Ahli Politik
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menentukan arah kebijakan publik. Menurut para ahli politik, kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh institusi publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang ingin dicapai.
Menurut William Dunn, kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah. Kebijakan disusun melalui suatu proses yang bersifat rasional dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dunn mengemukakan bahwa kebijakan harus memuat tujuan secara gamblang, sumber daya yang tersedia, teknologi, dan sasaran dari kebijakan tersebut.
Di sisi lain, David Easton menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menciptakan perubahan kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Easton juga menekankan pentingnya konflik dalam pengambilan kebijakan dan bahwa kebijakan harus dapat memuaskan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.
Sementara itu, Harold Lasswell mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu pengaturan yang konduktif untuk mencapai tujuan tertentu. Lasswell juga mengatakan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dan dampak yang muncul akibat pilihan yang diambil.
Berdasarkan pandangan para ahli politik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan atau pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulai dari memecahkan masalah, merubah kondisi masyarakat hingga menciptakan perubahan yang diinginkan. Perspektif yang berbeda ini sejalan dengan tujuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terhadap masalah tertentu menjadi lebih baik.
Makna dari kebijakan politik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani permasalahan politik yang terjadi di Indonesia. Kebijakan politik dibuat untuk memperkuat stabilitas politik agar mampu menjaga kedaulatan negara serta keamanan dan keselamatan masyarakat.
Dalam kebijakan politik, Presiden berperan penting sebagai pembuat kebijakan politik. Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan kebijakan politik yang akan diterapkan dan dilakukan selama masa jabatannya. Namun, presiden tidak bekerja sendiri dalam penyusunan kebijakan politik. Dia memerlukan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat pemerintah dalam menyusun kebijakan politik yang dibutuhkan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik.
Penentuan kebijakan politik juga harus memperhatikan aspek hukum yang berlaku di Indonesia karena setiap kebijakan harus bersifat legal. Kebijakan politik juga harus sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan kebijakan politik harus sesuai dengan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta menghormati kebebasan warga negara. Dalam kebijakan politik, perhatian harus diberikan pada aspek kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.
Secara keseluruhan, kebijakan politik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan politik yang terjadi di Indonesia. Kebijakan politik harus mengacu pada tujuan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia. Pembuatan kebijakan politik harus bersifat rasional dan memungkinkan tercapainya tujuan dengan sumber daya yang tersedia di Indonesia.
Kebijakan Menurut Ahli Ekonomi
Kebijakan adalah tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli ekonomi, kebijakan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu tindakan yang diambil untuk mengatur kegiatan perekonomian masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran.
Menurut David Easton, dalam bukunya yang berjudul The Political System, kebijakan adalah “tindakan atau serangkaian tindakan yang diambil oleh penguasa publik atau aktor-aktor lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang berkaitan dengan masalah publik”.
Jadi, kebijakan ekonomi adalah tindakan yang diambil untuk mengatur kegiatan perekonomian agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menurunkan inflasi, atau mencapai keseimbangan fiskal.
Menurut ahli ekonomi John Maynard Keynes, kebijakan ekonomi terdiri dari dua jenis, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan uang dan kredit.
Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengatur besaran pajak dan belanja pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kebijakan pengeluaran yang stabil di dalam perekonomian. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kestabilan harga atau inflasi yang rendah. Jika inflasi rendah, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi.
Menurut ahli ekonomi lainnya, seperti Milton Friedman, kebijakan ekonomi yang terbaik adalah kebijakan yang paling minimalis. Friedman menganggap bahwa pasar akan mengatur sendiri kegiatan perekonomian dan pemerintah hanya harus meminimalkan intervensi di dalamnya. Kebijakan yang minimalis menurut Friedman dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih stabil.
Namun, tidak semua ahli ekonomi setuju dengan pandangan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur perekonomian. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan merata sehingga tidak ada pihak yang terpinggirkan.
Salah satu teori yang mendukung pandangan ini adalah teori kesejahteraan masyarakat atau welfare economics. Teori ini menganggap bahwa pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian agar masyarakat dapat meraih kesejahteraan yang merata. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan bantuan atau stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengatur agar kegiatan ekonomi berjalan secara seimbang.
Dalam kesimpulannya, kebijakan ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mengatur kegiatan perekonomian agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan ekonomi dapat berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai kebijakan ekonomi, yaitu minimalis atau campur tangan pemerintah yang berlebihan, namun yang pasti pemerintah harus dapat memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan merata.
Perbedaan Pendapat Para Ahli dalam Pemahaman Kebijakan
Kebijakan bisa diartikan sebagai suatu rencana atau strategi yang dibuat oleh suatu lembaga atau negara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini mungkin sudah dipahami oleh banyak orang, namun para ahli memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam pemahaman tentang kebijakan. Beberapa perbedaan pendapat dalam pemahaman kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Perspektif Fungsional
Perspektif fungsional adalah pandangan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah, mengatur perilaku, dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Menurut ahli kebijakan Herbert A. Simon, kebijakan adalah “tindakan yang ditujukan untuk merubah keadaan yang ada menjadi keadaan yang diminati”.
Sedangkan menurut ahli lain, seperti Charles Lindblom, kebijakan adalah “seperangkat keputusan yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah di masa depan”. Dalam pandangan fungsional, kebijakan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
Perspektif Institusional
Perspektif institusional, berbeda dengan perspektif fungsional, memandang kebijakan sebagai produk interaksi antara lembaga dan kelompok sosial yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Menurut ahli kebijakan James Q. Wilson, kebijakan adalah hasil dari interaksi antara aktor (individu atau kelompok) dan institusi atau organisasi yang mereka bentuk.
Sedangkan menurut ahli lain, seperti Hugh Heclo, kebijakan adalah “kelas yang didasarkan pada pertukaran di antara institusi dan kelompok di luar institusi, dalam memberikan dukungan dan mengatur”.
Jadi, dalam perspektif institusional, kebijakan dipandang sebagai hasil interaksi antara aktor dan institusi.
Perspektif Kritis
Perspektif kritis dalam pemahaman kebijakan menekankan bahwa kebijakan bukanlah suatu perangkat atau instrumen netral. Sebaliknya, kebijakan dipandang sebagai hasil dari perebutan kepentingan antara kelompok elit atau kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang berkuasa.
Menurut ahli kebijakan Mark Bevir, kebijakan adalah produk dari “perjuangan sistemik atas kekuasaan dalam beberapa arena”. Sedangkan menurut ahli lain, seperti Theodore J. Lowi, kebijakan adalah “sebuah proses politik yang didukung oleh kelompok-kelompok sosial yang berkuasa”.
Dalam perspektif kritis, kebijakan dipandang sebagai hasil dari perebutan kepentingan antara kelompok-kelompok yang berkuasa.
Perspektif Evolusioner
Perspektif evolusioner memandang kebijakan sebagai hasil dari proses pembelajaran dan evolusi yang berlangsung dalam jangka panjang. Menurut ahli kebijakan Frank Baumgartner, kebijakan berkembang dari “sejarah konsensus dan kompromi politik yang berlangsung selama bertahun-tahun”.
Sedangkan menurut ahli kebijakan lain, seperti Sabatier dan Jenkins-Smith, kebijakan adalah “hasil dari interaksi antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam masalah tertentu dan institusi, serta dinamika external yang mempengaruhi masalah tersebut”.
Dalam perspektif evolusioner, kebijakan dipandang sebagai hasil dari proses pembelajaran dan perubahan yang berlangsung dalam jangka panjang.
Perspektif Filsafat Politik
Perspektif filsafat politik, mengartikan kebijakan sebagai hasil dari pemikiran dan pandangan politik tertentu. Menurut ahli kebijakan Benjamin Ginsberg, kebijakan adalah “refleksi pemikiran politis tentang tindakan yang dianggap benar atau baik untuk dilakukan oleh negara”.
Dalam pandangan yang berbeda, ahli kebijakan Michael Lipsky memandang kebijakan sebagai “gambaran bagaimana pemerintah mengimplementasikan pandangan politik dalam praktik nyata”.
Jadi, dalam perspektif filsafat politik, kebijakan dipandang sebagai hasil dari pemikiran politik khusus.
Itulah beberapa perbedaan pendapat dari para ahli dalam pemahaman tentang kebijakan. Apapun perspektif yang digunakan, pemahaman yang menyeluruh tentang konsep kebijakan sangat penting, karena kebijakan memainkan peran penting dalam membentuk pemerintah dan masyarakat.
Demikianlah artikel mengenai pengertian kebijakan menurut para ahli. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, ataupun individu dalam mencapai tujuan tertentu. Pengambilan kebijakan juga harus didasari oleh data dan informasi yang akurat serta diarahkan untuk kebaikan masyarakat secara umum. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami konsep kebijakan secara lebih mendalam. Terima kasih telah membaca.