Halo! Bagi kamu yang belum terbiasa dengan istilah hukum, kamu pasti sering mendengar istilah dasar hukum. Dasar hukum adalah landasan atau pijakan yang digunakan dalam pengaturan tindakan atau kebijakan hukum. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut harus memiliki landasan yang kuat dan sah agar dapat diterapkan dengan baik. Agar lebih memahami tentang pengertian dasar hukum, yuk simak artikel berikut!
Definisi Dasar Hukum
Dasar hukum merupakan rumusan tertulis mengenai hukum yang menjadi acuan untuk menjalankan suatu kebijakan atau tindakan. Dalam konteks negara Indonesia, dasar hukum merupakan payung hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dasar hukum dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Presiden (Keppres), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Peraturan Daerah (Perda).
Undang-Undang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. UU adalah produk hukum yang dibuat oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden RI. UU memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat, tata negara, dan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain UU, Peraturan Pemerintah (PP) adalah dasar hukum yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan yang sifatnya teknis. PP dibuat oleh Presiden RI dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU. PP biasanya dibuat untuk menjelaskan kewenangan Presiden RI dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
Keputusan Presiden (Keppres) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden RI dalam menetapkan suatu kebijakan tertentu. Keppres biasanya terkait dengan pengaturan tugas-tugas pemerintah dan pengaturan kewenangan lembaga negara sesuai dengan UU yang berlaku.
Peraturan Menteri (Permen) merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PP. Permen biasanya digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam suatu instansi pemerintah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dasar hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Putusan MK digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, atau memutuskan suatu perkara hukum yang berkaitan dengan UU dan konstitusi.
Peraturan Daerah (Perda) merupakan dasar hukum yang dibuat oleh DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Perda memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PP dan biasanya digunakan untuk mengatur pengaturan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah pemerintahan kabupaten/kota atau provinsi.
Oleh karena itu, pengertian dasar hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia terdiri dari UU, PP, Permen, Keppres, Putusan MK, dan Perda yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing sumber hukum memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam mengatur tata kelola negara.
Sumber Hukum di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum mix antara sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum adat. Dalam sistem hukum mix ini, ada beberapa sumber hukum yang diakui oleh negara dan memiliki kekuatan yang sama untuk dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Berikut adalah sumber hukum di Indonesia:
Hukum Internasional
Hukum Internasional merupakan sumber hukum yang diakui oleh Indonesia. Hukum Internasional meliputi perjanjian internasional, putusan hakim internasional, dan praktek negara-negara di dunia. Indonesia menjadi anggota PBB dan beberapa organisasi internasional lainnya sehingga keputusan yang diambil oleh organisasi ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu masalah hukum.
Undang-Undang
Undang-undang adalah sumber hukum yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh presiden. Undang-undang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Jika terdapat ketidaksesuaian maka undang-undang yang akan menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara hukum.
Konstitusi Indonesia atau UUD 1945 juga termasuk sebagai undang-undang karena merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara dan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang lainnya. Konstitusi ini mengatur tata cara pembentukan undang-undang, hak asasi manusia, dan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara.
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah adalah sumber hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui presiden. Peraturan pemerintah ini digunakan untuk melaksanakan undang-undang yang lebih umum. Jika ada undang-undang yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka peraturan pemerintah dapat dibuat untuk mengatur lebih detil mengenai undang-undang tersebut.
Peraturan pemerintah yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan Pemerintah biasanya digunakan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih spesifik dan mendetail.
Peraturan Daerah
Peraturan daerah adalah sumber hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini digunakan untuk mengatur kepentingan daerah dan memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di daerah. Peraturan daerah ini juga harus sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah melalui proses pembahasan dan persetujuan legislatif daerah. Setelah peraturan daerah disahkan maka peraturan daerah tersebut akan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.
Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan adalah sumber hukum yang dihasilkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memutuskan suatu masalah hukum. Putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa dan harus dilaksanakan secara penuh dan tuntas.
Putusan pengadilan dapat berupa putusan pengadilan tata usaha negara, putusan pengadilan pidana, dan putusan pengadilan perdata. Setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan UUD 1945.
Dalam kehidupan sehari-hari, sumber hukum di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan suatu masalah hukum. Dalam memberikan putusan, hakim juga harus mengacu pada sumber hukum yang ada dan menjadikan keadilan sebagai tujuannya. Adanya sumber hukum yang jelas dan kuat dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam keputusan hukum.
Struktur Hukum di Indonesia
Hukum adalah aturan yang ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Struktur hukum di Indonesia terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
1. Konstitusi
Konstitusi adalah landasan tertinggi dalam membuat undang-undang di Indonesia. Di Indonesia, konstitusi tertuang dalam UUD 1945. UUD 1945 memiliki fungsi penting bagi struktur hukum di Indonesia karena membentuk dasar hukum untuk pembentukan undang-undang. Selain itu, UUD 1945 juga menjamin hak-hak asasi manusia untuk setiap warga negara Indonesia, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas keadilan. Konstitusi juga menentukan sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan berbagai macam jenis aturan, mulai dari peraturan perundang-undangan tentang pajak, peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, hingga peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Sistem Peradilan
Sistem peradilan adalah elemen penting dari struktur hukum di Indonesia karena melalui sistem ini aturan hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif bagi masyarakat. Sistem peradilan terdiri dari beberapa jenis pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Agama. Setiap pengadilan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. Pengadilan Negeri biasanya menangani kasus-kasus pidana dan perdata, sementara Pengadilan Agama menangani kasus-kasus pernikahan, perceraian, dan pewarisan. Sistem peradilan juga melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja, termasuk pejabat yang melanggar hukum. Selain itu, sistem peradilan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram saat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dengan adanya struktur hukum yang baik dan efektif, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi oleh hukum. Oleh karena itu, struktur hukum di Indonesia harus selalu diperbaiki dan disempurnakan agar dapat menciptakan kehidupan yang adil dan tentram bagi masyarakat.
Peran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Hukum adalah sistem aturan dan norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia di masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak terkendali. Oleh karena itu, peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa peran hukum dalam kehidupan masyarakat:
1. Memelihara Ketertiban dan Keamanan
Hukum memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan adanya aturan dan norma yang jelas, setiap individu akan memahami batasan-batasan yang harus diikuti dan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan mencegah terjadinya tindakan kekerasan, konflik, dan tindakan lain yang dapat merugikan orang lain.
2. Menjaga Keadilan dan Kesetaraan
Hukum juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Hukum akan memastikan bahwa setiap individu tidak diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil, terlepas dari latar belakang, status sosial, atau perkara yang sedang dihadapi.
3. Mengatur Hubungan Antara Individu dan Negara
Hukum adalah alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara. Negara berhak untuk memberlakukan aturan dan norma guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum akan memastikan bahwa hak-hak setiap individu tetap terlindungi dan dihormati meskipun bersentuhan dengan kepentingan negara.
4. Menjaga Harmonisasi dalam Masyarakat Multikultural
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, agama dan budaya yang sangat beragam. Perbedaan ini bisa menjadikan konflik dan menjadi sumber ketidakharmonisan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum berperan dalam menjaga harmonisasi di masyarakat multikultural. Hal ini dilakukan dengan menetapkan aturan yang jelas dan menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati perbedaan.
Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada. Tidak hanya itu, hukum juga menetapkan sanksi bagi orang yang melakukan diskriminasi atau tindakan yang merugikan orang lain karena perbedaan yang dimilikinya. Dengan ini, masyarakat Indonesia diharapkan bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
5. Memberikan Perlindungan Hukum
Hukum juga memberikan perlindungan kepada setiap individu terhadap ancaman yang mengancam keselamatan, hak, dan kepentingannya. Perlindungan hukum ini terdiri dari berbagai hal, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan. Dalam hal ini, hukum memiliki peran dalam memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan terhindar dari ancaman yang membahayakan.
Dalam keseluruhan, peran hukum sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum membawa dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk mematuhi hukum yang ada dan menaati aturan serta norma yang telah ditetapkan. Jika masyarakat bisa meresapi peran hukum dan menggunakannya dengan baik, maka Indonesia akan semakin maju serta tercipta masyarakat yang sejahtera dan harmonis.
Tantangan dalam Penerapan Hukum di Indonesia
Di Indonesia, hukum merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keteraturan di masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak tantangan dalam penerapan hukum di Indonesia yang mengakibatkan kurang efektifnya penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam penerapan hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari pihak yang terkait:
Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Banyak instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang mengalami keterbatasan dalam pendanaan dan kekurangan karyawan. Ini berarti mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, anggaran yang tidak tercukupi membuat peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum menjadi sulit untuk dicapai.
Tingginya Tingkat Korupsi
Tingkat korupsi yang tinggi adalah salah satu penyebab utama ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memberikan penegakan hukum yang efektif. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan rakyat terhadap hukum, tetapi juga menghambat pengembangan lembaga penegak hukum di Indonesia. Ada banyak hal yang masih perlu diubah untuk mengurangi korupsi dan mendorong penerapan hukum yang efektif.
Perbedaan Keyakinan Advokat
Advokat sering dianggap sebagai pihak yang bermanfaat dalam menjaga kebenaran hukum di Indonesia. Namun, karena segregasi agama, etnis, dan politik yang ada di Indonesia, sering terjadi perbedaan keyakinan di antara advokat yang mengurangi efektivitas mereka dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum di Indonesia. Mereka masih sering dipengaruhi oleh keyakinan agama atau etnis masing-masing, dan ini menghambat proses penerapan hukum yang efektif di Indonesia.
Organisasi Kriminal
Organisasi kriminal masih menjadi salah satu pihak yang sangat mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia, terutama pada tindak kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Organisasi kriminal ini telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya dan hampir dapat membentuk negara kriminal. Ini mengakibatkan banyak pejabat pemerintahan yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang berbeda dan sulit ditangkap. Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah ini.
Penegakan Hukum di Daerah Terpencil dan Terisolasi
Di Indonesia, ada banyak daerah yang terisolasi dan jauh dari pusat peradilan dan otoritas. Kasus-kasus kejahatan sering terjadi di wilayah-wilayah ini karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penegakan hukum yang efektif. Ini membuat sulit untuk melacak dan mengakses informasi dan bukti yang dibutuhkan untuk penegakan hukum. Oleh karena itu, adanya program dan kebijakan khusus untuk menangani masalah-masalah ini di daerah-daerah terpencil dan terisolasi perlu dilakukan.
Sekarang kita telah memahami pengertian dasar hukum dan bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, terlepas dari perbedaan antara hukum positif dan hukum alam, keduanya saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Hukum positif adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan peraturan dan menjaga keamanan serta keadilan. Sedangkan hukum alam adalah prinsip dasar yang menuntun manusia untuk bertindak dengan bijak dan melindungi alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu patuh dan mematuhi hukum yang ada. Itulah bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Mari kita menjadi warga yang patuh hukum dan selalu menjaga keamanan serta keadilan bagi sesama.